Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

UU ESPIONAGE Nasional


 

by M Rizal Fadillah *)

Luhut Menko Maritim Luhut Panjaitan nampaknya menjadi Menteri spesialis China. MOU "Jalur Sutra Baru" di Beijing pihak Pemerintah diwakili Luhut. Mungkin masih relevan karena menyangkut jalur laut beserta pelabuhan yang dibangun. Tapi soal ekspor nikel dan smelternya yang berkaitan dengan China, Pak Luhut juga jadi sumber berita. Soal BPJS kesiapan Asuransi China Ping An Insurance yang siap menyediakan dana back up defisit 28 Trilyun dikemukakan oleh Menteri Luhut juga. Nampaknya urusan dengan China "LO" nya adalah Luhut Panjaitan. 

Hubungan erat dengan RRC ini menimbulkan perhatian serius bukan karena semata  investasi dan kesiapan meminjamkan dana, tetapi sejarah hitam percobaan kudeta masih membekas. Peraturan perundang-undangan masih melarang penyebaran faham komunisme. RRC bukan sahabat baik. Apalagi program Partai Komunis China yang membangun jaringan kuat dengan orang Cina "diaspora". Pernyataan para pejabat termasuk Presiden yang mengentengkan masalah komunisme dinilai aneh dan memprihatinkan.

Mengingat juga betapa ekonomi bangsa dikuasai pengusaha "keturunan" sehingga ada sebutan "Sembilan Naga" maka politik pun ikut terpengaruh. Perhatian dan kekhawatiran  publik semakin kuat. Pemerintah harus menyadari akan hal ini. Jaringan kepentingan RRC yang besar ini atau mungkin juga negara asing lain menyebabkan perlu dibangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Rakyat khawatir peran pejabat atau pengusaha atau aktivis atau siapapun bukan hanya sebagai pelaku kerjasama tetapi menjadi agen atau spion dari negara lain tersebut. 
Menjadi mata mata adalah kejahatan berat yang patut dihukum mati. 

UU ITE yang ada yaitu UU No 11 tahun 2008 mengatur secara umum saja soal penyadapan informasi dengan sanksi maksimum 10 tahun.  Sedangkan penyadapan atau penyampaikan informasi kepada Negara Asing atau lebih dikenal dengan kegiatan mata mata tidak diatur spesifik. Ini kelemahan kita. Padahal di negara manapun espionage yang membocorkan rahasia negara patut dihukum mati. 
UU No 17 tahun 2011 tentang intelijen lebih menekankan pada fungsi intelijen internal, bukan pada "serangan" atau antisipasi peran agen kepentingan negara asing.

Kita tidak menuduh orang perorang menjadi agen atau mata mata, tetapi melihat perkembangan yang ada justru mendesak keberadaan aturan pengawasan ini.  Era globalisasi dan kebebasan informasi membuka peluang terjadinya transaksi informasi oleh mata mata asing. Badan intelijen harus lebih fungsional bukan menjadi bagian dari kebijakan yang merugikan Negara. 
Kita semua tahu kini adalah era "perang intelijen" karenanya aturan bukan hanya dibuat tapi juga ditegakkan. UU Espionage sangat dibutuhkan. 

*) Pemerhati Politik
 

29 Agustus 2019

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M Rizal Fadillah
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments