Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

BIN BUKAN HUMAS Nasional


 

by  M Rizal Fadillah
 

BIN mengungkap adanya 50 mubaligh atau ulama radikal di 41 Masjid instansi Pemerintah berdasarkan hasil kajian P3M NU. Berlanjut pada tuntutan DPR-RI agar dibuka siapa 50 penceramah/mubaligh tersebut.
Ada yang unik dari pengungkapan tersebut, pertama disampaikan oleh Badan Intelijen Negara dan kedua Badan Intelijen mengungkapkan atas dasar kajian sebuah badan swasta, yaitu P3M NU.

BIN sebagai badan intelijen negara dalam operasi dan hasil operasi intelijennya semestinya berhati-hati dalam mengungkap. Jika masih mentah, perlu didalami lebih lanjut. Jika sudah matang, dialokasikan kemana temuan atau kajian itu ditujukan. Kepada instansi mana yang punya kewenangan menindak lanjuti apakah kementrian, polisi, tentara atau lainnya. BIN bukan lembaga negara yang fungsinya  bermanuver politik. Apalagi ungkapan yang menimbulkan pertanyaan lanjutan. Tantangan untuk membuka oleh DPR adalah masalah tersendiri. Implikasinya psikologis, politis, mungkin juga yuridis.

BIN mengungkap 50 penceramah/mubaligh dan 41 masjid terpapar radikalisme berdasarkan kajian sebuah lembaga swasta yang keterujian publiknya masih belum jelas. BIN menempatkan diri seolah olah sebagai "divisi humas" dari lembaga tersebut. Sebenarnya cukuplah lembaga kajian itu yang mengumumkan, lalu BIN menindaklanjuti sesuai dengan fungsinya.

Kini pengungkapan 50 penceramah sebagai penyebar radikalisme, menjadi bola liar yang bisa ditendang sana sini oleh banyak pihak. Tidak edukatif. 50 penceramah jika dibuka siapa mereka,  bisa melakukan langkah pembelaan hukum.
Suatu kualifikasi atau predikat, apalagi membahayakan publik, mestilah berdasarkan hukum. Tak boleh seseorang dihukum oleh opini, media, atau BIN sekalipun. Lembaga peradilan lah yang paling berhak. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara persekusi, bukan pula negara intel.

Undang-undang telah mengatur soal radikalisme, ujaran kebencian, atau diskriminasi. Jika terjadi, maka biarlah proses hukum berjalan secara obyektif dan terbuka. Masyarakat dapat ikut menilai sejauh mana kejahatan itu telah terjadi, tidak semata kriminalisasi. Apalagi ditengah tuduhan pemerintah sekarang ini kerap melakukan kriminalisasi ulama dan permisif pada penista agama.

Ketika sentimen keagamaan terus dipermasalahkan, harusnya kepekaan politik penguasa itu tinggi.
Sayangnya, saat umat Islam sedang merasakan ketidak adilan rezim dan ada rasa terluka, masih saja terus bermain-main di aras kebijakan pemojokkan  keagamaan dan tokoh tokohnya. Skim politik mengobok-obok ini bisa menimbulkan dugaan adakah disain besar untuk pelemahan atau anti agama ? Adakah gerakan sekularisme  atau komunisme dibalik ini ? Ujungnya adakah kekuatan yang hendak menggerus ideologi negara yang telah disepakati bersama ?

Pertanyaan di atas muncul karena persatuan dan kesatuan dirasakan hanya jadi slogan. Radikalisme, intoleran, dan ujaran kebencian  menjadi kendaraan untuk memproteksi penyimpangan,   kemaksiatan, korupsi, dan kekuasaan otoriter. Haruskah sikap kritis dihukumkan radikal dan intoleran. Mestikah masjid dan tempat ibadah lain dicurigai sebagai sarang anti perbedaan dan demokrasi.  Sungguh telah terjadi pembalikkan nilai dan pelacuran moral yang dipelihara. Quo vadis, kemana bangsa akan diarahkan wahai pemimpin. Atau memang engkau memimpin dengan tak jelas dan tak punya arah selain nafsu untuk menikmati kekuasaan itu sendiri. Negarawan atau penghianat bangsa kah engkau...?
 

Bandung, 21 November 2018.

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M. Rizal Fadillah 
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments